Dieny & Yusuf

Taman Nasional di Bandung?

Posted on: May 23, 2007

UPAYA perlindungan di wilayah Bandung utara kembali mencuat. Kini, tak sekadar isu perlindungan wilayah kawasan Bandung utara (KBU), melainkan lebih luas lagi yaitu kawasan Gunung Burangrang, Sunda, Tangkubanparahu (BST), dan sekitarnya.Tak tanggung-tanggung, usulan yang digaungkan adalah perubahan status kawasan itu menjadi taman nasional. Saat ini, status perlindungan di sekitar Gunung Burangrang dan Tangkubanparahu adalah cagar alam. Namun beberapa pihak justru mempertanyakan efektivitas status cagar alam tersebut mengingat batas-batasnya pun semakin tak jelas.

Wilayah BST sebenarnya hanya sebagian kecil dari rangkaian pegunungan yang dinamakan sebagai kaldera Sunda. Kaldera Sunda adalah rangkaian gunung-gunung dan bukit-bukit yang berjejer di utara cekungan Bandung barat hingga timur terdiri dari Gunung Burangrang (+2.064 meter di atas permukaan laut), Tangkubanparahu (+2.084 m), perbukitan Bukanagara, Bukit Tunggul (+2.209 m), Palasari (+1.600 m), Manglayang (+1.818 m), dan perbukitan sepanjang sesar Lembang dari Cisarua hingga Cibodas termasuk Situ Lembang dan lembah-lembah di utara sesar Lembang.

Pakar Geologi dari Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral (FIKTM) ITB, Dr. Budi Brahmantyo mengatakan, kawasan tersebut menyimpan sejarah alam, keanekaragaman hayati, dan kebumian yang luar biasa. Ia bahkan menyebutkan, kawasan itu menjadi sebuah benteng terakhir lingkungan di cekungan Bandung.

Sejarah kebumian pegunungan kaldera Sunda sedikitnya dimulai dengan dugaan adanya gunung api raksasa yang mencapai 3.000 – 4.000 m di atas permukaan laut (dpl). Keberadaan gunung itu diduga berasal dari hasil analisis endapan-endapan suatu rekonstruksi morfologi, dikenal dengan Gunung Sunda. Nama ini kemudian diabadikan sebagai salah satu puncak di lereng sebelah utara Situ Lembang.

Pada zaman prasejarah, Gunung Sunda purba meletus dahsyat sekira 105.000 tahun yang lalu. Produk letusannya kemudian tersebar di seluruh daerah Bandung dan endapannya dikenali dengan lapisan yang ditemukan pada pengeboran hingga kedalaman 100 m di daerah Rancaekek. Hasil letusan ini menimbulkan kaldera yang sangat luas.

“Dari tengah-tengah kaldera Sunda itulah lahir anaknya atau gunung api sekunder, yakni Gunung Tangkubanparahu,” kata Budi.

**

ASAL-muasal adanya usulan tentang perubahan status kawasan BST bermula dari situasi yang terjadi di sekitar Situ Lembang. Beberapa tahun lalu Kopassus, pernah mengeluhkan adanya persoalan air di Situ Lembang yang menjadi tempat latihan militer mereka. Kalau musim kemarau permukaan air Situ Lembang akan surut. Keluhan yang sama juga dikeluhkan sejumlah pencinta alam yang sering melakukan aktivitas di sana.

Sejak tahun 1958, kawasan Situ Lembang di dalam area BST menjadi arena latihan tempur TNI Angkatan Darat. Secara strategi geografis, Situ Lembang dianggap cukup menjawab “kehausan” tantangan kemiliteran.

Menurut Komandan Datasemen Markas Pusdik Passus yang berkedudukan di Batujajar, Mayor TNI Tatang Subarna, semua materi latihan ketentaraan dan dari segi teknis kemiliteran dapat diterapkan di Situ Lembang.

Pesona Situ Lembang sebagai ajang latihan tempur, lanjut Tatang, sudah dikenal oleh pasukan khusus tentara nasional dari mancanegara, seperti Australia, Singapura, dan lain-lain. Bahkan, pasukan khusus dari Negeri Kangguru mengatakan bahwa Situ Lembang adalah aset berharga yang harus dipertahankan.

Selain tumbuhan yang variatif, keunikan Situ Lembang lainnya, adalah bersifat unik dan misterius. “Jika ada ledakan TNT atau senjata, awan langsung turun,” katanya. Fenomena itu, meski berbau misteri, akan tetapi diakui banyak pihak sebagai satu keunikan tersendiri.

Salah seorang peneliti ITB sekaligus anggota tim studi Wanadri, Abrar Prasodjo, membenarkan bahwa pihak Wanadri kemudian melakukan beberapa studi yang berkaitan dengan air di sekitar Situ Lembang. “Kebetulan kita memiliki background tentang air. Makanya kita mau bantu,” kata Abrar.

Ternyata, hasil studi lingkungan yang dilakukan di sana menunjukkan, telah terjadi degradasi lingkungan yang sangat hebat di Situ Lembang dan sekitarnya. Dari tahun ke tahun penyusutan lahan hutan menjadi nonhutan sangat besar.

Pakar Geologi dari Puslit Geoteknologi LIPI, Dr. M.R. Djuwansyah membenarkan hal itu. Menurut dia, LIPI telah melakukan studi perbandingan tentang curah hujan di wilayah cekungan Bandung sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Hasilnya, dari tahun ke tahun curah hujan di wilayah Bandung semakin berkurang dan hanya tertumpu di wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan, tepatnya di wilayah pegunungan.

Kesimpulan hasil studi lingkungan yang dilakukan Wanadri itu kemudian berbuah pertanyaan yang mendasar bagi instansi lain yang berkepentingan di kawasan BST dan sekitarnya. Laporan beberapa instansi justru menyebutkan bahwa program perlindungan di sekitar BST telah berhasil. Padahal, jumlah batas hutan semakin maju ke dalam dan mengecil.

Ketidaksinkronan antara hasil studi Wanadri dengan kenyataan yang ada terjadi, karena studi yang dilakukan selama ini terkotak-kotak pada tiap instansi. Tidak terjadi komunikasi dengan semua pihak yang terkait.

Keterpaduan antara instansi satu dengan yang lainnya masih belum selaras di wilayah BST. Saat ini, Wanadri memandang masih banyak terjadi program-program tumpang tindih, salah satunya antara program Perhutani dengan Balain Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Setidaknya, terdapat empat pihak yang berkepentingan di kawasan BST. Selain Perhutani dan BKSDA, pemerintah daerah juga memiliki program berbeda untuk penanganan kawasan tersebut. Yang dimaksud pemerintah daerah di atas adalah Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Pemkab Bandung, dan Pemkot Cimahi.

Upaya untuk memadukan pandangan yang sama tentang kawasan itu salah satunya dengan mengubah status kawasan itu. Opsi yang ada adalah taman nasional yang berbasis masyarakat atau kawasan khusus.

Kawasan taman nasional berbasis masyarakat berbeda dengan status taman nasional lainnya yang telah ada. Jika saja taman nasional biasa berada di bawah kewenangan penuh BKSDA, maka usulan Wanadri berupa taman nasional berbasis masyarakat akan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga hutan.

Dalam konsep itu, hutan bukan sebuah ruangan kosong semata yang hanya dapat dipandang oleh masyarakat tanpa bisa menyentuhnya. Justru masyarakat yang mengelola hutan di sana berdasarkan sikap kearifan lokal. Walaupun demikian, intinya tetap sama yakni untuk melindungi kawasan di sana.

Usulan lainnya adalah kawasan khusus. Model yang ditawarkan Wanadri layaknya kawasan Bodetabekjur yang diatur oleh sebuah keppres. Hanya saja, nama itu tidak terlalu familiar, karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kawasan khusus dikendalikan langsung oleh presiden.

Inti dari dua opsi yang ditawarkan adalah penanganan konservasi di kawasan BST dilakukan melalui satu wewenang.

**

ASISTEN Departemen Urusan Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup, Sulistyowati menyambut baik gagasan taman nasional itu. Ia menilai, pembentukan taman nasional akan berpengaruh pada perbaikan iklim yang keadaannya kian memburuk akibat pencemaran. Keberadaan taman nasional memberikan kontribusi besar untuk menjaga ekosistem secara keseluruhan, khususnya bagi kota-kota sekitar taman nasional itu berada. Bahkan, jika dilakukan secara serentak dapat memberikan efek global.

Akan tetapi, Sulistyowati mengingatkan, pengawasan taman nasional yang harus diperketat. Ia menilai, keberadaan taman nasional di Indonesia kini sudah banyak yang menyalahi fungsinya sesuai pasal 1 ayat 14 UU No. 5/1990. Ia memberikan contoh salah satu taman nasional yang sudah tidak lagi mengindahkan sistem zonasi, sehingga keadaannya tidak terawat.

Peran pemerintah, lanjut Sulistyowati, dalam rangka mendorong ke arah ini, masih sangat kurang. Hal ini sangat terasa dari sisi keterlambatan pendanaan.

Berbeda dengan Sulistyowati, perubahan status BST menjadi taman nasional ataupun kawasan khusus hanyalah dianggap sebagai sebuah wacana. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sama sekali tidak berencana mengubah status BST yang kini berstatus sebagai cagar alam.

Pendapat itu terungkap dalam rapat kerja yang digelar Komisi B DPRD Jabar dengan jajaran Dinas Kehutanan Jabar, Perhutani, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar, dan BKSDA Jabar I, di Ruang rapat Komisi B DPRD Jabar, Kamis (1/6) lalu.

Sejumlah anggota dewan justru menduga, terdapat anggapan lain dengan wacana perubahan status itu, yaitu adanya keinginan dari pemerintah pusat untuk membentuk lembaga vertikal baru di daerah.

Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Wawan Ridwan, maupun Kepala BKSDA Jabar I, Ikin Zaenal Mutaqien, sepakat bahwa mereka tak menggagas rencana itu. Dengan kondisi yang ada, mereka bahkan tak yakin jika dua atau tiga tahun ke depan, akan terbentuk sebuah taman nasional di kawasan BST.

Pihak Kopassus yang berkepentingan dengan daerah BST, khususnya Situ Lembang, menyatakan mendukung gagasan kawasan BST menjadi taman nasional. Akan tetapi, seperti dikatakan Komandan Datasemen Markas Pusdik Passus Mayor TNI Tatang Subarna, dalam prosesnya selama ini, ia merasa masih banyak pihak yang tidak dilibatkan.

Di tengah perbedaan pendapat yang terjadi, pengubahan status kawasan BST menjadi taman nasional ataupun kawasan khusus, melaju bak sebuah mission impossible.

Sumber: Pikiran Rakyat, Senin, 5 Juni 2006.

1 Response to "Taman Nasional di Bandung?"

ditunggu di jl. merdeka 7 bandung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

May 2007
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: