Dieny & Yusuf

Mempertanyakan Hak Berwisata Warga Bandung

Posted on: May 22, 2007

Oleh Acep Iwan Saidi

Image Bandung sebagai kota wisata sudah terbangun sejak baheula. Konon dahulu kala, ketika alam Nusantara masih subur dan asri, Bandung telah eksis menjadi salah satu daerah terindah yang menjadi primadona para wisatawan, baik yang datang dari negeri sendiri maupun mancanegara.

Seperti dicatat seorang pemerhati pariwisata, H Soewarno, sejak dasawarsa pertama abad ke-19 para pelancong seperti Charlie Chaplin (aktor), Anna Pahlova (penari balet), Big Bill Tilden (juara dunia tenis), Junghuhn, Bosscha, dan Eykman telah sampai di kota ini. Bandung, sebagaimana kita ketahui, juga telah demikian lama mendapat julukan Parijs van Java.

Lepas dari tafsir apa pun terhadap julukan yang telah menjadi mitos itu, Bandung sampai kini tetap menjadi salah satu kota wisata yang banyak diserbu. Tumpukan sampah yang mengotorinya beberapa waktu lalu dan julukan kota terkotor dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup sepertinya tidak berarti apa-apa untuk meruntuhkan mitos tersebut. Sampah boleh menumpuk, tetapi para pelancong tetap datang meskipun harus sambil menutup hidung. Daya pikat Bandung sungguh luar biasa. Revolusi Purbaleunyi

Revolusi pun terjadi ketika jalan tembus Jakarta-Bandung, yakni Tol Purbaleunyi, dibuka. Kita tahu awalnya pembukaan jalan ini mengundang kontroversi, mulai dari pembebasan lahan sampai image proyek instan untuk kepentingan sesaat-proyek pupujieun berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika di Jakarta yang para pesertanya diajak berziarah ke Gedung Asia Afrika di kota ini.

Akan tetapi, siapa menyangka setelah jalan tembus itu betul- betul dibuka, jarak Jakarta-Bandung menjadi berkurang lebih dari 50 persen. Waktu tempuh dengan kendaraan darat yang tadinya mencapai empat sampai lima jam, kini hanya dua hingga dua setengah jam. Warga yang memiliki kendaraan pribadi pasti diam-diam akan berterima kasih kepada penguasa dan pengembang. Seorang tetangga yang semula mengontrak rumah di Bandung untuk kepentingan pekerjaan, dengan kendaraan kantornya kini bisa pergi-pulang setiap hari. Biaya untuk kontrak rumah pun terhapus. Yang lebih penting, ia bisa tetap berkumpul dengan keluarga setiap hari.

Akibat paling tampak dari pembukaan jalan tol tersebut, sebagaimana kita semua ketahui, adalah meningkatnya kunjungan wisatawan. Lihatlah pemandangan kota ini setiap akhir pekan. Rutin sejak Jumat sore orang-orang Jakarta telah menyerbu. Sepanjang Sabtu pintu gerbang Tol Pasteur telah bisa dipastikan penuh oleh antrean kendaraan. Minggu siang sampai malam mereka kembali antre di tempat yang sama, tentu untuk kembali ke Jakarta.

Kota pun gempita. Dari Jumat sampai Minggu, Bandung bisa dibilang tidak tidur. Nyaris tidak ada rumah makan yang sepi, hotel yang kosong, toko tanpa pengunjung, dan seterusnya. Orang-orang seperti semut mengerumuni gula nyaris terlihat di setiap pelosok, di setiap gang, terutama di kota bagian tengah dan utara. Kiranya gula itu menumpuk di berbagai titik di seputar wilayah tersebut. Ke mana akhir pekan?

Kian naiknya pamor Bandung sebagai kota pariwisata jelas berpengaruh bagi kehidupan perekonomian Kota Bandung, langsung atau tidak. Saya tidak memiliki data berupa angka-angka sampai setinggi apa pengaruh itu dirasakan. Namun, dengan mudah siapa pun bisa menyimpulkan bahwa hal itu jelas akan mendongkrak penghasilan. Bidang yang secara langsung mendapatkan peningkatan penghasilan adalah Jasa Marga, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha transportasi darat dan udara, factory outlet (FO), dan jasa parkir. Di samping itu, kreativitas produsen kian terpacu. Produsen makanan tradisional terus melakukan modifikasi makanan semacam surabi imut, bubur ayam, dan batagor. Modifikasi juga terjadi dalam bidang kemasan dan pemasaran seperti desain rumah makan Sunda.

Pertanyaannya kemudian, apakah secara umum warga Bandung bisa merasakan dampak positif tersebut? Sebuah ruang (kota) pariwisata seharusnya tidak hanya diabdikan bagi wisatawan yang datang dari luar wilayah kota pariwisata tersebut. Kota pariwisata adalah kota yang harus nyaman dikunjungi, baik oleh pengunjung dari luar daerah maupun (terutama) warga setempat. Dengan perkataan lain, sebesar apa pun sebuah kota diciptakan sebagai daerah pariwisata, ia tetap harus lebih mementingkan hak-hak warganya sendiri, minimal kepentingannya terlindungi. Arti wisatawan juga tidak terbatas pada para pelancong yang datang dari luar wilayah. Penduduk setempat juga harus dimaknai sebagai wisatawan-bahkan wisatawan tetap-yang memiliki hak penuh atas “rumahnya” sebagai tempat untuk melepas penat, minimal pada setiap akhir pekan.

Di situlah tampaknya letak persoalan pariwisata Kota Bandung. Para penyusun kebijakan kota (cq bidang pariwisata) agaknya tidak pernah memikirkan hal tersebut. Setiap akhir pekan, ketika para wisatawan luar kota berdesak-desakkan di Kota Bandung, hak warga setempat terabaikan. Mereka yang setiap hari banting tulang-yang tentu berkonstribusi besar pada pembangunan kota-nyaris selalu disuguhi kesumpekan di akhir pekan.

Setiap akhir minggu warga Bandung hampir tidak bisa keluar rumah. Mereka “dipaksa” untuk beristirahat di rumah masing-masing. Sebagian kecil mungkin pelesir ke luar kota. Bayangkan sebuah keluarga di sekitar Dago yang misalnya mengadakan upacara pernikahan pada malam Minggu. Sudah bisa dipastikan mereka akan sulit dikunjungi. Bagaimana pula jika ada seorang ibu di Antapani yang mau melahirkan dan harus segera dibawa ke rumah sakit di sekitar Dipati Ukur. Tentu akan timbul persoalan. Pariwisata tanpa zona

Mengapa demikian? Penyebab utamanya adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di mana-mana, terutama di bagian tengah, barat, dan utara kota. Di setiap ruas jalan seputar wilayah tersebut kendaraan pribadi berbagai jenis malang melintang tidak keruan. Para wisatawan simpang siur menuju arah yang tidak keruan. Atas situasi ini kita tidak bisa menyalahkan wisatawan karena mereka juga memiliki hak sebagai pengunjung, yang membayar pajak di setiap tempat yang mereka kunjungi.

Segi yang mesti dilihat kembali adalah penataan zona-zona pariwisata karena hal inilah yang menjadi penyebab utama kemacetan dus secara umum kesemrawutan kota. Sebagaimana tampak secara kasatmata, Pemerintah Kota Bandung tidak menerapkan konsep yang bagus mengenai cara menata ruang-ruang pariwisata. Saya katakan tidak menerapkan karena bukan tidak mungkin konsep yang bagus itu telah dimiliki, baik yang dibuat sendiri maupun berupa rekomendasi dari lembaga-lembaga kompeten seperti perguruan tinggi. Hanya karena kepentingan sesaat, nafsu mengejar PAD, dan faktor-faktor lain, konsep tersebut tidak diterapkan.

Sebenarnya model yang baik untuk pengaturan zona pariwisata, khususnya untuk wisata belanja, telah dimiliki Kota Bandung sejak lama. Sebagai contoh adalah pemusatan pertokoan jins di Cihampelas dan sepatu di Cibaduyut. Mencontoh pada model ini, menurut hemat saya, bukan perkara rumit jika Pemerintah Kota Bandung menerapkan peraturan untuk pendirian FO, rumah makan, dan penginapan atau hotel. Taruhlah zona FO ada di seputar Jalan Ir H Djuanda, rumah makan di sepanjang Jalan Riau, dan hotel di bagian utara kota (Lembang).

Jika hal tersebut terwujud, tentu kesemrawutan kota bisa diminimalkan. Para wisatawan juga tidak akan tercerai-berai di setiap sudut kota. Hak warga Bandung sendiri sebagai tuan rumah tentu tidak akan terabaikan. Mereka akan bisa ikut menikmati keasrian kota setelah seminggu penuh menguras keringat, yang antara lain untuk pembangunan kota itu sendiri. Nah, sekali lagi, saya yakin ini bukan perkara rumit, kecuali jika Anda mau membuatnya menjadi rumit.

ACEP IWAN SAIDI Dosen FSRD ITB, Ketua Caraka Cultura Studies

Sumber: Kompas, Sabtu, 23 September 2006.

Temukan Keelokan Alam Nan Mempesona di: http://dunia-indah.blogspot.com

1 Response to "Mempertanyakan Hak Berwisata Warga Bandung"

Halo pak Acep,
Mohon maaf sebelumnya kalo saya salah merespon ya.
Secara umum saya sependapat mengenai permasalahan wisata bandung, dimana efek negatif yang timbul adalah kemacetan, dan lain-lain.
Namun menyingkapi isu secara global bahwa sesuatu hal yang positif akan selalu dibayangi hal yang negatif.
Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha agar kedua hal tersebut dapat seimbang.
Seperti halnya wisata bandung yang terus berkembang tentu saja membuat perekonomian bandung bisa meningkat dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Namun itu tadi, dimana secara tata ruang kita harus menyingkapi dengan hati-hati, jangan menjadi bumerang sendiri buat kota bandung, dimana wisatawan akan loose mood kalau semakin tidak nyaman untuk berwisata ke bandung karena semakin macet, misalnya.
Yang saya kurang sependapat adalah mengenai zoning area, dimana zoning berdasarkan bidang usaha wisata seperti zona FO, zona Cafe.Karena justru akan membuat trafic wisatawan semakin terpencar.
Menurut saya seharusnya zona dibuat berdasarkan pembagian wilayah kota, misalnya zona wisata timur, barat, utara,selatan yang konsepnya disesuaikan dengan kondisi fisik kota.
Sehingga pada satu tempat wisatawan bisa mendapatkan one stop tourism place.
Dengan demikian penyebaran wisata bisa dilaksanakan, tidak terfokus pada satu tempat seperti kondisi eksisting sekarang.
Terimakasih, mohon maaf bila ada kesalahan.

A.Rubi Risdianto
Managing Director
http://www.thebandung.com
tourism portal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

May 2007
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: