Dieny & Yusuf

Kepariwisataan Untuk Siapa?

Posted on: March 10, 2007

Oleh: I Gede Ardika. (*)

Pembangunan kepariwisataan di Kampung Naga, Tasikmalaya, seperti diangkat Kompas, Senin, 13 Maret 2006, Edisi Jawa Barat, dengan judul “Pariwisata Terganjal Adat Minim Fasilitas dan Infrastruktur”, menunjukkan adanya permasalahan pengembangan kepariwisataan.

Pemkab Tasikmalaya (Dinas Pariwisata) berkeinginan menggenjot kunjungan wisatawan ke Kampung Naga untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan infrastruktur (pembangunan gapura, pengerasan landasan dan saung parkir, dan menata ulang bangunan toko cenderamata. Sedangkan masyarakat Kampung Naga melalui kuncen (tetua) tidak mau menerima infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Masyarakat bersikukuh untuk mempertahankan adat istiadatnya, mereka tidak mau dijadikan objek wisata, melainkan mereka menyatakan kampungnya sebagai “saung budaya”.

Kalau demikian, kepariwisataan dibangun dan dikembangkan untuk siapa? Apakah kepariwisataan untuk Kampung Naga? Ataukah Kampung Naga untuk Kepariwisataan? Dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, ada tiga masalah mendasar yang harus diatasi untuk kemajuan masyarakat Kampung Naga khususnya dan Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya.

Pertama, masalah konsepsi yang digunakan sebagai pendekatan pengembangan kepariwisataan. Kedua, masalah proses perencanaan kepariwisataan. Ketiga, masalah pelestarian Kampung Naga. Konsepsi Kepariwisataan Indonesia Pemahaman yang berbeda mengenai objek wisata antara Pemda dan masyarakat menjadi masalah yang mendasar. Pemda yang menetapkan Kampung Naga sebagai objek dan daya tarik wisata, sebagai tempat yang unik, menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Dari proses yang terjadi, masyarakat justru mengartikan bahwa mereka, masyarakat Kampung Naga, hanya dijadikan objek, sasaran tontonan semata, sehingga mereka tidak mau dijadikan objek wisata, karena mungkin para warga merasa bahwa mereka hanya dijadikan “obyekan”. Hal ini kemungkinan terjadi karena konsepsi kepariwisataan yang digunakan sebagai landasan atau pendekatan pengembangan kepariwisataan tidak jelas bagi kedua pihak.

Kepariwisataan ada dan tumbuh karena perbedaan, keunikan, kelokalan baik itu yang berupa bentang alam, flora, fauna maupun yang berupa kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, rasa dan budhi manusia. Tanpa perbedaan itu, tak akan ada kepariwisataan, tidak ada orang yang melakukan perjalanan atau berwisata. Oleh karena itu, melestarikan alam dan budaya serta menjunjung kebhinekaan adalah fungsi utama kepariwisataan. Alam dan budaya dengan segala keunikan dan perbedaannya adalah aset kepariwisataan yang harus dijaga kelestariannya. Hilangnya keunikan alam dan budaya, berarti hilang pulalah kepariwisataan itu.

Dengan berlandaskan prinsip keunikan dan kelokalan, kepariwisataan Indonesia didasari oleh falsafah hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu konsep prikehidupan yang berkeseimbangan. Seimbangnya hubungan manusia dengan Tuhan, seimbangnya hubungan manusia dengan sesamanya, seimbangnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Konsep ini mengajarkan kepada kita untuk menjunjung nilai-nilai luhur agama serta mampu mengaktualisasikannya, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleran, kesetaraan, kebersamaan, persaudaraan, memelihara lingkungan alam. Kesadaran untuk menyeimbangkan kebutuhan materi dan rokhani, seimbangnya pemanfaatan sumber daya dan pelestarian. Kita diajarkan untuk tidak menjadi rakus.

Konsep ini juga menempatkan manusia sebagai subyek. Manusia dengan segala hasil cipta, rasa, karsa, dan budhinya adalah budaya. Dengan demikian kepariwisataan Indonesia adalah kepariwisataan yang berbasis masyarakat (community based tourism) dan berbasis budaya (cultural tourism). Kepariwisataan yang dibangun dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Kepariwisataan Budaya (cultural tourism)

Dilihat dari sisi objek dan daya tarik wisata, Undang-undang No. 9, tahun 1990 tentang Kepariwisataan antara lain menyebutkan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nila-nilai yang hidup dalam masyarakat; kelestarian budaya dan lingkungan hidup. Nilai-nilai yang luhur yang dijunjung masyarakat, prikehidupan yang unik serta hasil-hasil karya berupa bangunan atau benda yang indah dan menarik dapat menjadi objek dan daya tarik wisata. Dalam memanfaatkan potensi budaya untuk menjadi objek dan daya tarik wisata, pertama-tama haruslah mengedepankan prinsip pelestarian budaya itu sendiri.

Pelestarian budaya adalah pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan, sehingga dalam hal ini kepariwisataan adalah alat untuk melestarikan kebudayaan, bukan untuk merusaknya. Bagaimana kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu akan dipelihara, dimanfaatkan dan dikembangkan adalah menjadi kewenangan masyarakat pendukung budaya itu yang menentukan. Merekalah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi diri mereka, masyarakat dan lingkungan mereka.

Dilihat dari sisi pengunjung (wisatawan), kepariwisataan budaya adalah suatu kebutuhan wisatawan untuk memperoleh pengalaman budaya yang berbeda, mengetahui dan mengalami tata kehidupan yang berbeda, dan bahkan untuk memperoleh nilai-nilai kehidupan yang baru, yang akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Kepariwisataan Berbasis Masyarakat (community based tourism)

Prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui perberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisatan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Pemda berperan sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan.

Perencanaan Kepariwisataan Kesepakatan yang telah dicapai antara Pemda Tasikmalaya dengan kuncen Kampung Naga, adalah suatu hal yang sangat bijaksana. Tetapi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Naga tidak perlu berhenti. Feasibility study pengembangan kepariwisataan yang sudah pernah disusun Pemda perlu kiranya dikaji kembali.

Dengan prinsip kepariwisataan berbasis masyarakat, hendaknya Pemda mensosialisasikan konsepsi kepariwisataan kepada masyarakat setempat dengan melibatkan para akhli. Tujuan sosialisasi itu adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengembangan kepariwisataan berbasis budaya dan berbasis masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi kesalah pahaman pengertian objek wisata. Setelah itu barulah untuk menyamakan persepsi masyarakat tentang tujuan pembangunan.

Apakah tujuan pembangunan yang dicita-citakan masyarakat Kampung Naga dapat diwujudkan dengan antara lain menggunakan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya dan berbasis masyarakat. Setelah dipahami dan diperoleh kesepakatan masyarakat, barulah dirancang bersama masyarakat jenis kegiatan kepariwisataan yang akan dilaksanakan, dengan tetap menempatkan masyarakat sebagai subyeknya serta kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Dengan demikian proses perencanaan dilakukan dari bawah ke atas (bottom-up process).

Yang tak dapat dilupakan adalah bahwa kepariwisataan mempunyai dampak berganda yang sangat besar. Pelestarian Kampung Naga Tekad masyarakat Kampung Naga untuk memegang teguh adat yang diwarisi dari leluhurnya sudah jelas. Mereka menyatakan bahwa Kampung Naga adalah saung budaya. Untuk itu hendaknya Pemda membantu masyarakat dalam menjabarkan makna saung budaya yang dikehendaki masyarakat itu.

Keterlibatan ahli yang berkompeten di bidang ini sangat diperlukan untuk mampu mengangkat nilai-nilai luhur, kearifan lokal yang telah menjadi adat dilingkungan masyarakat Naga, yang dapat dikontribusikan dalam memperkukuh jati diri bangsa. Mereka mampu menerapkan konsep prikehidupan yang berkeseimbangan, pola hidup yang tidak rakus mengeksploitasi alam. Apakah bukan sudah waktunya masyarakat modern untuk belajar dari masyarakat Naga untuk tidak menjadi rakus?

Untuk mempertegas tekad dan komitmen melindungi adat masyarakat Naga, Pemda Tasikmalaya dapat mengusulkan Kampung Naga secara nasional menjadi cagar budaya atau pusaka Indonesia (kalau belum ditetapkan). Bahkan usulan dapat ditingkatkan ke tingkat internasional kepada UNESCO untuk menjadi warisan budaya dunia (world cultural heritage).

Ini tidak dimaksudkan menjadikan Kampung Naga sebagai museum hidup, tetapi karena masyarakat Naga memiliki nilai-nilai yang luhur yang diwujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari, yang akan sangat besar sumbangannya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga bagi umat manusia di dunia. Dengan status seperti itu, kewenangan pelestarian tetap ada pada masyarakat Kampung Naga. Pemda Tasikmalaya akan mempunyai peran yang sangat bersejarah dalam mendorong perwujudannya.

Kemauan Pemda untuk tidak mengutamakan PAD, tetapi mendahulukan kepentingan masyarakat Naga, adalah kebijaksanaan yang harus diacungi jempol. Dengan demikian diharapkan kepariwisataan benar-benar untuk masyarakat Kampung Naga, bukan sebaliknya.

__________

(*) Penulis adalah seorang pengamat kepariwisataan yang bermukim di Bandung. Jika ingin menghubungi penulis, silakan kirim email ke ardika AT dnet.ne.id (ganti ” AT ” dengan “@”).

Sumber: http://www.budpar.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

March 2007
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: