Dieny & Yusuf

Menilik Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Posted on: May 23, 2007

Oleh Roby ArdiwidjajaPariwisata adalah salah satu sektor pembangunan yang dapat dilihat secara terpisah. Pembangunan di dalamnya juga terkait dengan sektor lain. Misalnya, pendidikan di bidang ini. Permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pendidikan antara lain mutu masukan, sumber daya termasuk di dalamnya adalah masalah guru, proses belajar-mengajar, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien, hasil belajar yang kurang diharapkan serta tingkat income yang kurang memadai dan masih banyak lagi
Berdasarkan hasil penelitian Ibrahim Musa dkk. Indonesia telah meletakkan pariwisata sebagai salah satu sektor penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun kenyataannya, konsep pariwisata, pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih mengalami banyak kendala baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Kendala tersebut terutama terletak pada masalah-masalah substansial seperti esensi pariwisata berkelanjutan itu sendiri, pengembangan produk, pasar dan pemasaran, serta dampaknya bagi berbagai lapisan masyarakat. Akar permasalahan dari kondisi tersebut sudah jelas, yaitu belum adanya kebijakan pariwisata yang jelas dan terpadu.

Kebijakan Pariwisata Nasional
Kebijakan pariwisata nasional dapat ditinjau dari UUD 1945 dan UU No. 9 tahun 1990, hingga tahun 1999 dengan apa yang dinamakan ìKebijakan Nasional” (National Policy) tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pencantuman pariwisata dalam GBHN baru dilakukan pada Pelita II tahun 1978, yaitu dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN. Kedudukan UU No.9/1990 dalam perundang-undangan nasional merupakan undang-undang non-organik yang lahir dan timbul atas dasar pemenuhan kebutuhan kebijakan operasional di bidang pariwisata yang bersifat lintas sektoral.
UU No.9/1990 dapat dikaitkan dengan UUD 1945 yang diamandemen, khususnya berkaitan pasal 32 dan 33, yaitu : kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; demokrasi ekonomi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selama empat dasawarsa pembangunan nasional, kebijakan kepariwisataan telah mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, pariwisata dipandang sebagai kegiatan pembangunan yang berbasiskan kebudayaan, kemudian sebagai salah satu andalan sektor ekonomi terutama bagi peningkatan penerimaan devisa.
Terakhir, sejak tahun 1999 sampai sekarang pariwisata dikembalikan pada konsep semula sebagai program pembangunan sosial budaya. Perubahan kebijakan tersebut telah membawa implikasi luas, baik pada kegiatan kepariwisataan itu sendiri, maupun bagi pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai sumber daya yang menjadi andalan utama dalam kegiatan pariwisata.
Apa yang penyebabnya? Perubahan kebijakan pariwisata tersebut telah membawa dampak luas baik pada kegiatan kepariwisataan itu sendiri, maupun pemanfaatan lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai sumber daya pariwisata. Beberapa hal ketidaksesuaian ada dalam kebijakan pariwisata kita. Misalnya, hingga tahun ‘90-an, kebijakan pariwisata sangat bersifat sentralistik, ekonomi sentris dan eksploitatif dalam penerapannya.
Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan GBHN 1978 yang menunjukkan bahwa ciri utama pelaksanaan kebijakan kepariwisataan adalah memperbesar penerimaan devisa dengan segala daya upaya. Akibatnya, sisi penerimaan devisa meningkat. Namun, eksplotasi yang berlebihan merusak sumber daya alam dan budaya.
Memang karena eranya, UU No. 9/1990 yang disusun atas dasar pemenuhan kebutuhan kebijakan operasional, juga bersifat sentralistik, berpihak pada swasta berskala besar dan membatasi peran masyarakat, khususnya dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dalam menyelenggarakan kepariwisataan.
Parahnya lagi, beberapa UU termasuk UU No. 9/1990 menunjukkan muatan yang inkontekstual (Lex specialist derogate lex generalist) dengan kebijakan terkait. Artinya sifat UU No. 9/1990 terhadap Undang-undang lainnya (yang terkait), tidak memiliki hubungan kontekstual. Bayangkan bahwa kata terpadu, terintegrasi selalu dikumandangkan, apa lacur kebijakan satu sektor dengan sektor lain masih banyak yang tidak berhubungan.
Masyarakat, pelestarian memang tercantum dalam UU No.9/1990, namun secara an sich (sebagai suatu beginzel dan normative), rinci dan lengkap belum mengakomodasi dimensi kesejahteraan lokal, konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas hidup, serta keseimbangan distribusi kesejahteraan inter dan antargenerasi.

Butir Penting
Sejumlah butir penting yang mencerminkan prinsip pariwisata berkelanjutan muncul pada beberapa produk hukum antara lain UU No. 9/1990, GBHN 1999 dan PROPENAS (UU No. 25/2000). Walaupun paradigma pembangunan berkelanjutan belum menjadi wacana publik, nilai-nilainya dalam UU No. 9/1990 sudah ditemukan di beberapa pasal secara parsial. Sebut saja, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, berbasis budaya dan integrasi sosial, bottom-up dan ekoturisme.
UU No. 9/1990 di samping menyiratkan penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan kelestarian, keseimbangan, keterpaduan ekologi dan keberlanjutan, juga telah menempatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan.
GBHN 1999 dan Propenas tampak makin memberi arah keberlanjutan yang jelas dalam pariwisata, seperti menempatkan pariwisata berpijak pada kebudayaan tradisional, sebagai wahana persahabatan antarbangsa, serta juga mendorong ekonomi kerakyatan.
GBHN tersebut juga mencerminkan bahwa pengembangkan pariwisata perlu melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu, bersifat interdisipliner, dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.
Dalam era otonomi daerah, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 2000 menggariskan bahwa basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut, tentunya harus dikelola melalui peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu dengan memperhatikan aspek good governance, desentralisasi, SDM dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (community-based tourism development).

Kebijakan Sektoral yang Terkait
Kebudayaan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan hidup, dan Otonomi daerah merupakan sebagian sektor yang sangat terkait dengan pariwisata. Dilihat dari sisi kebudayaan, kebijakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) beserta turunannya menjelaskan bahwa BCB tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
Sektor kehutanan dengan UU No. 41/1999 yang diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah dan sejumlah keputusan menteri. Sebagian besar sumber daya alam banyak dijumpai di kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan lain sebagainya yang wewenang pengelolaannya masih berada di pusat. Sebagai contoh PP. 18/1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan rakyat.
Di sektor kelautan, dengan sekitar 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal negara mega biodiversity dalam hal genetik, spesies, serta ekosistem laut dan pantai sebagai sumber daya lautnya.
Namun kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang dimuat Kepmen No. 41/2000 yang kurang terpadu dengan UU No. 22/1999, belum sepenuhnya mengatur hak nelayan di bidang ekonomi, lingkungan sosial, budaya, termasuk pengakuan hak adat oleh Negara.
Hal yang sangat menentukan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan peruntukannya adalah tata ruang. UU No. 24/1992 tentang penataan ruang merupakan landasan ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan termasuk kepariwisataan. Beberapa pasal menyinggung pemanfaatan ruang bahwa salah satu pemanfaatan ruang di dalamnya adalah termasuk pariwisata.
Hingga saat ini, banyak faktor yang terlupakan oleh pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan termasuk di bidang pariwisata yang sangat multisektor dan multidisiplin, yaitu kebijakan tersebut harus dibuat mengacu pada research based, dapat mengakomodasi kepentingan para pelaku dan sektor terkait secara terpadu, tidak bersifat instant, serta melalui sosialisasi sebagai proses uji publik. Bila faktor tersebut menjadi kepedulian bersama, perkembangan pariwisata ke depan akan sangat menggembirakan seperti yang diramalkan oleh para ahli: “Industri yang akan bertahan di masa depan adalah industri yang bergerak di bidang pariwisata”

Penulis adalah peneliti di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia.

Sumber: Sinar Harapan
 

About these ads

2 Responses to "Menilik Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan"

Sebelumnya saya meminta kerjasamanya untuk dapat membantu saya.
Saya ingin bertanya (moga2 dalam situs ini dapat diperkenankan untuk bertanya =))
yang ingin saya tanyakan adalah:
1. Apakah yang dimaksud dengan Industri Pariwisata dan Bisnis Pariwisata?
2. Apakah beda antara Industri Pariwisata dengan Bisnis Pariwisata?
3. Apakah UU Kepariwisataan 1990 pariwisata/kepariwisataan merupakan Industri Pariwisata?
Mohon bantuannya, mohon bimbingannya.
sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terimakasih.

Bimo_Bdg_STHB

Definisi mengenai Industri Pariwisata dan Bisnis/Usaha Pariwisata silahkan bisa di baca di Pariwisatapedia

Industri Pariwisata
Usaha Pariwisata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

May 2007
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: